Peranan Penyidik Dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum di Kota Palopo

Abstract

Dalam Hukum Nasional perlindungan khusus anak yang berhadapan dengan hukum diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002  Tentang Perlindungan Anak . Perlindungan Anak merupakan pekerjaan penting yang   harus terus dilakukan oleh  seluruh  unsur  negara.  Polisi  sebagai   garda   terdepan  dalam  penegakan   hukum  memiliki tanggung-jawab  yang  cukup  besar  untuk  mensinergikan  tugas  dan  wewenang Polri sebagaimana yang telah diatur dalam  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Salah satu solusi yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara tindak pidana anak adalah pendekatan restorative juctice yang dilaksanakan dengan cara pengalihkan (diversi).  Jenis atau tipe penelitian ini adalah Yuridis-Normatif yang digunakan untuk menganalisis teori-teori hukum dan sumber hukum yang berasal dari KUHAP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait atau yang relevan dengan Penerapan Diversi terhadap Anak yang  berhadapan dengan Hukum. Hasil : Mekanisme diversi yang dilakukan di Polres Palopo yaitu mulai dari tahap penangkapan, wawancara atau penyidikan dan tahap penahanan. Mekanisme diversi dijalankan pada saat dilakukan wawancara dan penyidikan. Dimana pada tahap ini Penyidik melakukan wawancara langsung dengan anak tersebut dengan didampingi oleh orang tua atau wali anak ataupun oleh Lembaga swadaya masyarakat yang membidangi masalah anak. Setelah itu penyidik melakukan atau mengadakan koordinasi dengan pihak korban, jika dapat diusahakan agar kasus ini tidak dilanjutkan atau diselesaikan dalam bentuk diversi Selanjutnya penyidik membuatkan Surat Pernyataan Damai, serta Peranan Penyidik dalam pelaksanaan diversi di Polres Palopo adalah pertama memutuskan untuk menempuh jalur diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana dengan kewenanga diskresi yang dimilikinya, kedua melaksanakan proses diversi tersebut sesuai dengan mekanisme yang ada dan yang terakhir memberikan hukuman ringan kepada anak sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya.